Dari Komitmen hingga Transparansi: Apa yang Mendorong Pengungkapan SDG di Universitas Asia?

ABSTRAK
Pembangunan berkelanjutan telah menjadi prioritas global, dengan Agenda 2030 yang menekankan perlunya upaya kolaboratif di berbagai sektor. Universitas, sebagai lembaga utama dalam penciptaan pengetahuan dan transformasi masyarakat, memainkan peran penting dalam memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pendidikan, penelitian, dan keterlibatan kelembagaan. Namun, selain berkontribusi pada upaya keberlanjutan, universitas juga harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dengan mengomunikasikan komitmen mereka terhadap SDGs secara efektif, menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan memperkuat legitimasi kelembagaan. Meskipun minat akademis terhadap pengungkapan SDGs di pendidikan tinggi semakin meningkat, penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyebaran informasi terkait SDG masih terbatas. Untuk mengatasi kesenjangan ini, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang membentuk pengungkapan SDGs di universitas-universitas Asia, dengan menerapkan teori legitimasi sebagai kerangka konseptual. Secara khusus, penelitian ini menyelidiki peran karakteristik kelembagaan—ukuran, kompleksitas, internasionalisasi, dan status publik—dalam memengaruhi sejauh mana universitas mengungkapkan informasi terkait SDG melalui situs web resmi mereka. Analisis ekonometrik yang dilakukan pada sampel 125 universitas di Asia mengungkapkan bahwa ukuran dan kompleksitas berdampak positif pada pengungkapan SDG, yang menunjukkan bahwa lembaga yang lebih besar dan lebih kompleks secara struktural lebih transparan dalam melaporkan upaya keberlanjutan mereka. Sebaliknya, internasionalisasi dan status publik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada pengungkapan SDG. Temuan ini berkontribusi pada literatur tentang pengungkapan SDG dalam pendidikan tinggi dan menawarkan wawasan praktis bagi universitas, pembuat kebijakan, dan pembuat standar yang berupaya meningkatkan komunikasi keberlanjutan dan akuntabilitas kelembagaan.